uu 31 tahun 1999. 12 Tahun 2017;. uu 31 tahun 1999

Pasal 18 UU No. UU No. Menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999). UU No. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalahSelain itu, tindak pidana suap juga dapat dikenai hukuman berdasarkan UU 31/1999 dan perubahannya dengan rumusan sebagai berikut. Dasar Hukum. ” Sedangkan untuk pasal 3 pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berbunyi : "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. 20/2001 ini merupakan penyempurnaan dari beberapa undang-undang. Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah UU No. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021) 25549000 ext. Frasa "penyelidikan" dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. Toggle Dampak negatif subsection. Penerima gratifikasi diancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan/atau paling lama seumur hidup dan/atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan/atau paling banyak 1 miliar rupiah. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN, UU No. JHON KORASSA SONBAI, SH. Dimaksud Dalam Ayat 1 huruf a atau b 9. UU No. UU Tipikor dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 (UU/2000/31) (2000) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. . Sebagai contoh tindak pidana korupsi atas nama terdakwa GR, hakim menjatuhkan putusan menggunakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20. TENTANG . pdf (1,2MB) Status; Keterangan: Baru : Detail Riwayat Peraturan: Peraturan terkait Cari. UU No. Walaupun yang dilakukan oleh pegawai negeri itu hanya merupakan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 423 KUHP. UU RI No. 000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. Muhammad Burhansyah. Undang-uandang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Jenis. 000. pasal : 15; varian : Frasa "Pemufakatan Jahat" dalam Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah Diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai " pemufakatan. NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Baca. Permasalahannya, pasal dalam KUHP ini justru semakin memperingan jumlah hukuman koruptor. 8 Tahun 2001; UU No. 20/2001, berbunyi Setiap gratifikasi kepada. 1521; SITEMAP. of 25. Tahun: 2001: Tentang: PERUBAHAN UU 31-1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI: Tempat Penetapan: Jakarta:. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. GRATIFIKASI adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Sutatiek, 2013: 1). 20 T ahun 2001 : (1) , dipidana dengan pidana penjara seum ur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (e mpat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahu n dan denda paling sedikit Rp 200. Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (makalah), disampaikan pada Seminar Nasional HUT IKAHI Ke 62 di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada tanggal 26 Maret 2015. 22. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 31 Tahun 1999). GO. ID - Bogor – UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut “KUHP Baru” mencabut sebagian pasal terkait delik korupsi sebagaimana diatur UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2001. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembinaan dan. Ia juga menjadi pasal yang sering. 000. 20 Tahun 2001, melalui Putusan No. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”) yang berbunyi:. Prof. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPT/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan. 20 tahun 2001. 000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa maksud diadakannya penyisipan pasal 12 B dalam UU No. Menimbang, bahwa. Solusi. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 2014/No. 31 Tahun 1999 Unsur-unsurnya : a. 31 Tahun 1999:. Ulasan Lengkap. Kartini Kartono, Patologi Sosial UU ini mengatur tentang :Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut: Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini; Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tutup. E. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Mengingat : 1. Atas perbuatannya, LW dijerat dengan pasal berlapis, pertama pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU no 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang Tindak Pemerantasan Pidana Korupsi yang telah diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan UU atas nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 000. UU 17 tahun 2003 mengenai KEUANGAN. Suap, Uang. Pasal 11 UU No. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 631/SEK/SK/VII/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring Dan. 31 Tahun 1999). 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU-BI) dirumuskan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini (Psl 4). Peraturan Pemerintah (PP) NO. 3842, LL SETNEG : 32 HLM. Oleh: Hafrida1. Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai. Keywords: Criminal acts; Obstruction of justice; Criminal acts of corruption. Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan pengaturan gratifikasi tersebut ada di UU No. 25/PUU-XIV/2016. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan. UU Nomor 31 Tahun 1999. 4251, LL SETNEG : 14 HLM. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 30 tahun 2002 Pasal 16, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan cara sebagai berikut :Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, “Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan”, 2019. UU No. 000,00 (lima puluh juta rupiah). 20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. Dalam UU No. 000. 000,00( dua ratus juta r upiah) dan paling banyak Rp 1. 1521;. TENTANG . 31 Tahun 1999, UU No. Pasal 10 Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum. Tipe Dokumen. Uu 2001 nomor 20 perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berlaku di seluruh wilayah hukum. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam undang-undang ini terdapat 2 (dua) pasal yang rumusan unsur perbuatannya sama tetapi yang satu diperuntukan bagi “setiap orang” dan yang satunya diperuntukkan untuk Pegawai Negeri. 31 Tahun 1999 juncto UU No. Keywords: Criminal acts; Obstruction of justice; Criminal acts of corruption. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“”UU Tipikor”), tetapi yang diterapkan dalam UU Tipikor adalah sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat. AD Premier 9th floor, Jl. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengelompokkan korupsi ke dalam 7 jenis utama. 31, LN. Undang-Undang No. Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin, Praktisi Hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Pada Perkara Nomor 01/Pid. Demikian pula dengan UU Nomor 31 tahun 1999 yang dibentuk dengan konsideran dan pengakuan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini sangat merugikan keuangan Negara. that crlminal acts of corruption create huge losses for state finance and state economy and does hinder national development, so it must bePengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU No. 6 Menurut UU Pasal 12 B No 20 Tahun 2001. 20 Tahun 2001 memuat dua kelompok tindak pidana korupsi. Nomor. 28, LN. Korupsi adalah istilah yang populer di negeri ini. TENTANG. Kemudian, Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juga mengatur. UU NO. Ketetapan Majelis. 3/1971 UU No. 28 Tahun 1999 - Pasal 1 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”). 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dr. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 adalah: Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). 31 Tahun 1999 2 TNI POLRI 3 Swasta - Pasal 1 3 UU No. 20 TAHUN 2001. 5602, LL SETNEG: 25 HLM. 1. PERBANDINGAN UU NO. Pembentukan KPK merupakan amanat UU 31/1999 di mana dalam penjelasan umumnya disebutkan sebagai berikut: Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak. Peraturan yang Mengatur Gratifikasi. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Mencabut : UU No. Firli mengatakan, KPK diberi mandat oleh UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UU No. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima permohonan pengujian undang-undang (judicial review) terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UUNo. Korupsi Yang Terkait DenganSuap Menyuap. 000. UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS KORUPSI KAREN AGUSTIAWAN (Studi Kasus Putusan. Katalog Produk. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera,. 1. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frase “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. KETENTUAN PENUTUP. 2 Ekonomi. Beranda. Dalam Pasal 18 ayat (1)UU 31/1999 misalnya, diatur juga mengenai bentuk pidana tambahan lainnya dalam kasus tindak pidana korupsi, seperti:. Landasan hukumnya adalah UU 31/1999 dan UU 20/2001 Pasal 12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4. Peraturan yang Mengatur Gratifikasi. 31 Tahun. Cipta Raya Bhakti,UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat hukuman pidana untuk keempat tindakan korupsi tersebut. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatMenurut UU No 31 Tahun 1999. Pasal 2 UU No. 2010. Dasar hukum terbitnya UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor adalah: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Perbedaan Pasal 11 dengan Pasal 12 huruf a dan b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. 000,- (satu milyar rupiah). Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; 2.